⚽ Kedubes Vietnam Di Jakarta

Foto: Ilustrasi Massa PA 212. (Warta Kota/Dwi Rizki) Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana melakukan aksi unju rasa di Gedung Kedubes Singapura, Setiabudi, Jakarta Selatan terkait kasus penolakan Ustaz Abdul Somad alias UAS memasuki Singapura. "Sangat terbuka lebar kemungkinan itu (aksi demonstrasi di Gedung Kedubes Singapura)," kata Sekretaris JAKARTA- Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka sepakat bahwa evakuasi bukan pilihan meski situasi dirasa sulit.WNI di Sri Lanka sepakat bahwa evakuasi bukan pilihan utama meski krisis ekonomi di negara Asia Selatan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan BBM, gas, pemadaman listrik dan mahalnya barang-barang kedutaanbesar cambodia alamat kedubes : jl. tb. simatupang kav 13, jakarta selatan kedutaan besar burma/myanmar alamat kedubes : jl. h agus salim no 109, menteng, jakarta kedutaan besar bulgaria alamat kedubes : no.34-36,menteng jakarta kedutaan besar brazil alamat kedubes : menara mulia building, 16th floor, jl.jend. gatot kedutaan besar besar ukraina alamat PublicHearing batch pertama dihadiri 11 Kedutaan Besar yang tujuh di antaranya adalah negara anggota G20. Selanjutnya, lanjut Aminah, akan ada batch-batch lanjutan yang akan mengundang kedubes-kedubes lainnya. “Dengan digelarnya public hearing, maka diharapkan kerja sama Jaminan Produk Halal ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi Liputan6com, Jakarta Kedutaan Besar India di Jakarta mengeluarkan pernyataan terkait pemberitaan adanya eksodus WN-nya ke Indonesia, usai ledakan kasus COVID-19 terjadi di negara tersebut. Lewat pernyataan resmi yang diterima Kedubes India pada Kamis (29/4/2021), semua penumpang yang berasal dari negaranya datang dengan memenuhi Massademo Kedubes Singapura di Jakarta, Jumat (20/5/2022) membela Ustaz Abdul Somad (UAS) setelah tidak diizinkan masuk negara tersebut. Jumat, 22 Juli 2022 23 Dzul Hijjah 1443 KedutaanBesar AS mengikuti berjalannya pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965 Arsip Kedubes AS Jakarta yang dibuka, merinci pembunuhan oleh AD, dan Friday07.15 hrs to 13.00 hrs. Opening Hours of the Consular Section: General: Monday through Friday 07.30 hrs to 11.30 hrs. Duty officer hours. Emergency Service Telephone: +62 811 152526. Please remember the difference in time between Indonesia and Germany and that this number is to be dialled only in case of emergency involving German citizens! Beritadan foto terbaru Kedubes Jerman - Intel Jerman yang Kunjungi Markas FPI, Masuk Daftar Hitam dan Dicegah Masuk Indonesia. Staf Kedutaan Jerman yang kunjungi Markas FPI di Petamburan, masuk daftar hitam dan dicegah masuk wilayah Indonesia. Selasa, 29 Desember 2020 Inilah Taktik Thailand Hadapi Vietnam, Menang Dengan Anggun 49 menit PemberitahuanKedutaan Besar Tiongkok di Indonesia Tentang Persyaratan Mengajukan Kode Kesehatan untuk Orang Yang Pergi Ke Tiongkok(Edisi Juni) · Pemberitahuan Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia tentang Persyaratan Mengajukan Kode Kesehatan untuk Orang yang Pergi ke Tiongkok (Diperbarui pada 19 Mei) · Pemberitahuan tentang Perubahan Domain WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA-- Sejumlah pihak mengecam pengibaran bendera pelangi di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Bendera pelangi selama ini identik dengan dukungan terhadap kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Gambar ini juga terlihat di akun Instagram Kedubes Inggris di Indonesia @ukinindonesia, pada Sabtu (21/5 TenderJanggal Proyek Rumah Sakit Bali International Hospital Senilai Rp 700 Miliar Lebih, CERI: Patut Dicurigai Ada Tekanan Orang Kuat? JAKARTA, 30 JULI 2022 – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyatakan telah memperoleh beberapa dokumen terkait Proses Tender Kontraktor Pelaksana. Siaran Pers Sabtu, 30 Juli 2022 redaksi. b5bI. Jakarta ANTARA - Pihak Kementerian Luar Negeri RI memanggil perwakilan dari Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia untuk menyampaikan protes soal insiden penabrakan KRI Tjiptadi 381 oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. "Pagi tadi Kemlu RI telah memanggil perwakilan dari Kedubes Vietnam di Indonesia dan menyampaikan protes Indonesia terhadap kejadian yang terjadi kemarin," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat ditemui di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin. Sebelumnya, kapal pengawas perikanan Vietnam sengaja menabrakkan diri ke KRI Tjiptadi-381. Peristiwa pada Sabtu, 27 April 2019 itu terjadi saat KRI Tjiptadi-381 sedang patroli untuk menangkap kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia menyesalkan aksi yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Vietnam tersebut karena dinilai dapat membahayakan awak kapal Indonesia maupun Vietnam. "Pertama yang perlu saya sampaikan adalah Indonesia sangat menyesalkan kejadian yang terjadi antara kapal dinas perikanan Vietnam dengan KRI Tjiptadi 381 yang terjadi kemarin di perairan antara Indonesia dan Vietnam," ujar Arrmanatha. "Intinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh kapal dinas Vietnam sangat membahayakan personel, baik dari KRI maupun dari kapal Vietnam itu sendiri," lanjutnya. Selain itu, menurut dia, tindakan penabrakan yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Vietnam itu melanggar hukum internasional. "Kemlu menunggu laporan lengkap atas kejadian tersebut dari panglima TNI untuk kita jadikan dasar penyelesaian masalah ini dengan Vietnam," ucap Yuni Arisandy SinagaEditor Mohamad Anthoni COPYRIGHT © ANTARA 2019 Jakarta - Manuver kapal perikanan Vietnam yang sengaja menabrak KRI Tjiptadi-381 di perairan Natuna Utara berbuntut panjang. Kementerian Luar Negeri RI langsung memanggil wakil dari Kedubes Vietnam di Jakarta dan menyampaikan protes atas insiden tersebut."Pagi tadi Kementerian Luar Negeri telah memanggil wakil dari kedubes Vietnam di Jakarta dan menyampaikan protes Indonesia atas kejadian yang terjadi kemarin," ujar juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin 29/4/2019.Insiden ini terjadi saat KRI Tjiptadi-381 melakukan penegakan hukum terhadap kapal ikan Vietnam BD 979 yang sedang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Namun pihak Vietnam juga mengklaim perairan tersebut adalah wilayah miliknya. Meski sudah menyampaikan protes lebih dulu, Kemenlu masih menunggu laporan lengkap dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal kejadian tersebut. "Laporan lengkap atas kejadian tersebut dari panglima TNI untuk kita jadikan dasar dalam penyelesaian masalah ini dengan pemerintah Vietnam," kata Arrmanatha. Kemlu, yang mewakili pemerintah RI, menyesalkan peristiwa tersebut. Apalagi kapal pengawas perikanan Vietnam itu juga memprovokasi kapal TNI AL karena telah menangkap kapal Vietnam BD 979 yang sedang menangkap ikan secara ilegal."Indonesia sangat menyesalkan kejadian yang terjadi antara kapal dinas perikanan Vietnam dan KRI Tjiptadi-381 yang terjadi kemarin di perairan antara Indonesia dan Vietnam. Intinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh kapal dinas Vietnam itu sangat membahayakan persone,l baik dari KRI maupun dari kapal Vietnam itu sendiri. Dan selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kapal dinas Vietnam itu melanggar hukum internasional," ucap Pertahanan Menhan Ryamizard Ryacudu ikut menaruh perhatian dalam ini. Menhan menilai sikap TNI AL yang tidak terprovokasi oleh sikap ABK kapal Vietnam tersebut sudah tepat."Kalau dari kita kan Kemenhan, tindakan TNI AL sudah benar. Dan itu wilayah ZEE kita, yang nubruk kan dia, tenggelam dia," kata Ryamizard ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29/4.Ryamizard mengatakan persoalan batas wilayah tinggal dilihat berdasarkan global positioning system GPS. Dia menegaskan insiden penabrakan tersebut jelas terjadi di wilayah NKRI."Lihat GPS, kan sekarang sudah modern, semua orang tahu. Nggak bisa ngaku-ngaku itu. Kan dari Natuna juga nggak jauh itu," tegas mantan KSAD itu, anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyebut pemerintah Indonesia bisa meminta ganti rugi kepada Vietnam akibat insiden tabrakan itu."Pemerintah melalui Kemenlu bisa mengirimkan nota protes ke Vietnam atas intrusi Kapal Pengawas Perikanan Vietnam ke yurisdiksi hukum Indonesia," ujar Charles kepada wartawan, Senin 29/4.Komisi I DPR membidangi soal hubungan internasional serta pertahanan, dan bermitra salah satunya dengan TNI. Charles menyebut Menlu Retno Marsudi juga diminta memanggil Dubes Vietnam di Indonesia untuk meminta klarifikasi."Pemerintah juga bisa meminta ganti kerugian dari pemerintah Vietnam terhadap kapal AL yang rusak akibat ditubruk oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam," kata kapal Vietnam BD 979 yang ditangkap kapal TNI AL karena mencuri ikan di wilayah Indonesia, Komisi I DPR meminta agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Charles mengingatkan, perbuatan mereka adalah tindakan kriminal."Terkait kapal pencuri ikan dan awak kapal tersebut yang berhasil diamankan harus diproses hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan mereka adalah tindakan kriminal," Charles, mekanisme hukum dan institusi internasional juga dapat digunakan apabila Vietnam tidak menggubris permohonan Indonesia. Pemerintah Indonesia bisa menggugat permasalahan ini di forum peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ICJ atau ke Mahkamah Laut Internasional atau International Tribunal for the Law of the Sea ITLOS."Pemerintah RI bisa mengajukan gugatan di forum peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional ICJ atau Mahkamah Laut Internasional ITLOS untuk meminta ganti kerugian," sebut Charles."Putusan dari mahkamah internasional bukan hanya terkait ganti rugi, tetapi bisa memberikan preseden hukum dan memperkuat klaim teritorial laut wilayah RI," Juga 'Vietnam Klaim Kapal TNI AL Lewati Perairannya, Menhan Lihat GPS!'[GambasVideo 20detik] nvl/gbr Calon penumpang mengamati jadwal penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Foto ANTARA FOTO/FauzanKedutaan Besar Vietnam di Indonesia akan memfasilitasi warga negaranya yang ingin meninggalkan Indonesia. Sebab penularan COVID-19 di Indonesia kini mengalami Vietnam telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membuat sejumlah penerbangan dan membawa pulang warga negara Vietnam dalam status prioritas di Indonesia. Bagi warga negara Vietnam dalam kategori prioritas, Kedubes Vietnam membuka pendaftaran di hanya warga negara yang berada dalam kategori prioritas dan memiliki kebutuhan jelas untuk kembali ke negara asalnya yang bisa mendaftar dan bertanggung jawab atas isi perlu dicatat, batas waktu pendaftaran hanya sampai 23 Juli 2021. Selanjutnya, setiap warga Vietnam diminta tak mendaftar lebih dari sekali untuk menghindari kebingungan dalam pendaftar diharapkan memberikan informasi yang akurat, termasuk alamat email dan nomor telepon agar memudahkan Kedubes Vietnam dan maskapai penerbangan untuk menghubungi secara langsung bila lanjut, Kedubes Vietnam menyediakan call center bagi mereka yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan mendesak, melalui Whatsapp ke nomor telepon perlindungan warga +62811161025 atau melalui alamat email [email protected] atau [email protected]

kedubes vietnam di jakarta